Prabowo – Gibran dalam sorotan ; Kebijakan dan Kepentingan , siapa yang di untung kan ?
Medan, 18 Agustus 2025 / tv berita.id
Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digadang-gadang membawa angin segar perubahan, kini diterpa badai kritik. Banyak janji manis kampanye yang tak kunjung terealisasi, menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti halnya tentang makan bergizi gratis ( MBG ) , Koperasi merah putih, perumahan subsidi murah buat masyarakat, dan pengolahan pertambangan
Makan Bergizi Gratis salah satu Mimpi yang Belum Jadi Nyata . Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan mulia meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil, masih jauh dari harapan. Implementasi yang belum merata dan efektifitas yang dipertanyakan membuat program ini seolah hanya menjadi janji di atas kertas.
Selain itu Perumahan Subsidi Murah: Dibatalkan Tanpa Ampun . Mimpi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau pupus sudah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait, dengan tegas membatalkan program perumahan subsidi 18 meter persegi di hadapan DPR RI pada 10 Juli 2025 lalu. Keputusan ini jelas mengecewakan jutaan rakyat yang mendambakan tempat tinggal yang layak.
Adapun kebijakan pemerintah yang dianggap populer adalah Koperasi Merah Putih . Apakah Koperasi merah putih akan menjadi Ladang Korupsi Baru ? .
Kebijakan ini juga menjadi pertanyaan besar buat masyarakat luas .Koperasi Merah Putih, yang digadang-gadang sebagai solusi ekonomi kerakyatan, justru menuai kontroversi. Sumber anggaran dan pengelolaan yang tidak transparan memicu kecurigaan masyarakat. Potensi korupsi dan penyalahgunaan dana menjadi momok menakutkan, terutama dengan lemahnya pengawasan dan penggunaan dana desa sebagai jaminan pinjaman bank.
Selain itu kebijakan dalam pengelolaan Pertambangan Nikel Raja Ampat diduga kuat akan menjadi Bencana Ekologis di Depan Mata .
Eksploitasi pertambangan nikel di Raja Ampat telah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektare, mengancam ekosistem yang unik dan dilindungi. Pemerintah, yang awalnya terkesan tutup mata, baru bertindak mencabut izin empat perusahaan nikel setelah kasus ini viral di media sosial. Tindakan reaktif ini dinilai sangat merugikan masyarakat dan lingkungan.
Pemerintahan Prabowo – Gibran yang belum genap setahun berjalan di warnai dinamika kritik maupun penolakan terhadap kebijakan yang di keluarkan .
Sebagian kebijakan diumumkan dan menjadi viral dulu di media sosial baru dicabut atau di ubah . Siapakah yang diuntungkan dengan dicabut nya kebijakan? Atau siapa yang mempunyai kepentingan akan hal itu ? .
Pemerintah Prabowo-Gibran Gagal Penuhi Janji? . Berbagai kebijakan kontroversial dan janji yang tak ditepati menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemerintahan Prabowo-Gibran mampu memenuhi harapan rakyat? Masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tindakan nyata dari pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. ( HD )
