Hadyan Siregar Wakil Bendahara DPD KNPI kota Binjai energy of harmony geram WARGA DI SURUH TAAT BAYAR PAJAK, TAPI MASIH TERJEBAK DI “KOTA SERIBU LOBANG
BINJAI.Tvberita.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1 Agustus 2026, Warga di salah satu daerah yang kita sebut *”Kota Seribu Lobang”* mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah. Ironisnya, di saat yang sama warga terus diwajibkan taat membayar pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya.
Keluhan ini mencuat karena banyak jalan protokol, jalan lingkungan, hingga akses menuju fasilitas publik dan tempat perputaran Ekonomi dipenuhi lubang, tambalan tidak rata, dan genangan saat hujan.
*1. Kewajiban Jalan, Hak Terabaikan*
Sejumlah warga mengaku tidak keberatan membayar PBB, pajak kendaraan, hingga retribusi lainnya. Namun mereka mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
_”Kami bayar pajak tiap tahun tepat waktu. Tapi tiap hari lewat jalan rusak, motor sering jatuh, mobil cepat rusak. Ini namanya ‘Kota Seribu Lobang’. Mana keadilan untuk kami?”_ ujar salah satu warga.
*2. Dampak ke Ekonomi dan Keselamatan*
Kondisi jalan yang rusak berdampak langsung pada:
1. *Keselamatan*: Rawan kecelakaan, terutama saat malam dan hujan
2. *Ekonomi*: Biaya perawatan kendaraan warga meningkat, distribusi barang terhambat
3. *Pelayanan Publik*: Akses ke sekolah, puskesmas, dan pasar menjadi sulit
*3. Tuntutan ke Pemerintah Daerah*
Hadyan Siregar wakil bendahara DPD KNPI Di bawah kepemimpinan Agus Purwanto mendesak Pemerintah Kota segera:
— *Audit penggunaan dana pajak* untuk infrastruktur
— *Perbaikan jalan skala prioritas* yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga
— *Transparansi program perbaikan* agar bisa diawasi publik
Sebagaimana diatur dalam *UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan* dan *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, penyediaan dan pemeliharaan jalan merupakan urusan wajib pemerintah daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Warga tidak menolak membayar kewajiban. Tapi warga juga berhak menikmati hasil dari pajak yang mereka bayar. Jangan sampai slogan “taat pajak” hanya jadi beban, tanpa diimbangi pelayanan infrastruktur yang layak.
Pemerintah diharapkan segera turun tangan sebelum “Kota Seribu Lobang” ini memakan lebih banyak korban yang luka” atau pun meninggal.
