Jelang Pilkada 2024 Bawaslu Binjai melakukan Kampung Pengawasan Partisipatif
Binjai.Tvberita.id
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai mendeklarasikan kampung pengawasan partisipatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat mengawasi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Deklarasi ini berlangsung di Jalan Tanjung Periuk, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, dihadiri Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis, Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah, Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi, Komisioner Fadhil Azhar, Komisioner Julkifli, Panwascam Se-Kota Binjai, perwakilan Plt Walikota Binjai, Perwakilan Polres Binjai, Perwakilan Kodim 0203/Langkat, Camat, Lurah, BEM Mahasiswa serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat, Selasa 29/10/2024 Pagi.
Acara dimulai pengguntingan pita serta Pawai arakan dengan memakai berbagai macam pakaian adat, sebagai tanda telah dibuka nya Kampung Pengawasan Partisipatif.
Komisioner Bawaslu Binjai, Fadhil Azhar mengungkapkan, melalui Kampung Pengawasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan jalannya Pilkada.
Ia mengatakan, dengan adanya “Kampung Pengawasan Partisipatif”, diharapkan warga setempat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga turut andil dalam mengawasi potensi pelanggaran selama proses pilkada berlangsung.
“Kampung Pengawasan Partisipatif ini menjadi salah satu inovasi Bawaslu dalam merespons tantangan pengawasan Pilkada,”
ungkap Fadhil.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi menyampaikan, “dengan di-launchingnya kampung pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Binjai bisa ikut serta berperan aktif melakukan pengawasan jalannya tahapan-tahapan Pilkada.
Ia juga menambahkan, “Peluncuran Kampung Pengawasan Partisipatif ini merupakan implementasi dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengawasan partisipatif. Program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada, guna memastikan bahwa proses Pemilihan berlangsung dengan jujur, transparan, dan adil, Ungkap Habibi.
Di tempat yang sama Komisioner Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyampaikan, Bawaslu sebagai pengawas tidak bisa jalan sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Maka perlu diadakan deklarasi kampung partisipatif ini.
Diharapkan ke depan, tambahnya, hal ini tidak hanya kegiatan seremonial saja, namun ada tindak lanjut. Bagaimana Bawaslu Kota Binjai bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi selama penyelenggaraan Pilkada 2024.
Masih di tempat yang sama Kaban Kesbangpol Ruslianto mewakili Plt Walikota Binjai Rizky Yunanda Sitepu mengucapkan, terimakasih kepada Bawaslu Kota Binjai yang telah melaksanakan launching kampung pengawasan partisipatif ini. Pemerintah Kota Binjai menyambut baik kegiatan ini, sebagai media edukasi sekaligus sebagai sarana bagi Bawaslu untuk membumikan pengawasan berbasis masyarakat, guna membangun kesadaran kolektif antara penyelenggara pilkada dan masyarakat secara partisipatif dalam melakukan pengawasan pilkada.
Kaban Kesbangpol juga menyampaikan untuk menciptakan pilkada yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak, baik kita sebagai warga negara yang ikut mengawasi jalannya pilkada tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis mengatakan bahwa Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan agenda nasional yang dilaksanakan di Kota Biniai sebagai wadah dan sarana dialog bagi semua pihak untuk mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan pemilu, pengawasan dan seluruh tata kelolanya yang dibungkus di dalam demokrasi.
“Kita masih kurang berdialog dalam proses pemilu ini, untuk itu kampung pengawasan ini kita jadikan sebagai wadah, sarana, tempat kita untuk saling berdialog dan berdiskusi tentang pilkada dan mari kita lakukan bersama-sama terutama dalam mengawasi proses pilkada ini,” ungkapnya.
Aswin juga menambahkan bahwa Pilkada atas dasar demokrasi dan partisipasi publik, untuk itu semangat ini juga harus berjalan dalam proses Pilkada 2024 November mendatang. (Fadhil)
