Ketum DPP Tim Kenziro Kompas Nusantara Adi Warman Lubis Terima Legalitas Menteri Hukum RI
MEDAN / Tv berita.id
Terbentuknya Perkumpulan Lembaga swadaya masyarakat Tim Kenziro Kompas Nusantara (TKN) Semoga menjadi wadah baru untuk perubahan bagi sosial kontrol yang lebih baik lagi untuk perubahan di Negara Republik Indonesia terkhusus di propinsi Sumatera Utara yang di bawah naungan Ketua Umum Adi Warman Lubis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
TKN diresmikan setelah mendapatkan legalitas dari Menteri Hukum RI tertanggal 9 Januari 2025 dengan Nomor AHU 0000164.AH.01.07 Tahun 2025. Di kantor jalan prof HM Yamin Medan, 30 Januari 2025.
Ketua Umum Adi Warman Lubis saat melakukan konferensi pers di kantor DPP kepada awak media mengatakan harapannya TKN hadir Sebagai kontrol sosial, yang siap bekerjasama di segala pihak terkhusus kepada Presiden Republik Indonesia. Karena sebelumnya Adi Warman Lubis merupakan pendiri dan ketua pagar UNDRI Prabowo Gibran.
Adi Warman Lubis juga salah satu ketua relawan yang menerima sertifikat dari team kemenangan nasional Prabowo Gibran saat kontestasi Pilpres tahun 2024 yang lalu.
Tim Kenziro kompas nusantara yang di nahkodai Adi Warman Lubis juga siap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dan memberikan apresiasinya terhadap pencapaian atas kepemimpinannya yang telah memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Sebagai kontrol sosial kita siap bekerja sama dengan pihak manapun terutama pemerintah di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto. Karena saya juga salah satu ketua dan pendiri pagar UNDRI Prabowo Gibran untuk negara Republik Indonesia.
Yang mana saya salah satu ketua relawan yang di berikan sertifikat dari pusat oleh Team kemenangan nasional Prabowo gibran, dan kami mendukung sepenuh nya pemerintah dan bapak Presiden Prabowo Subianto dan kita sangat mengapresiasi beliau yang tampa ada pandang bulu untuk memberantas korupsi.” Tegas Ketua umum Tim kenziro kompas nusantara saat melakukan konferensi pers di hadapan berapa Awak media.
- (Liputan Kaperwil Sumut Muhammad Yusup Harahap)
