Plt Golkar Sumut Adalah Keputusan DPP Bukan Intervensi Kepala Daerah
Binjai.Tvberita.id
Adheri Zulfikri Sitompul, Generasi Muda Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Alwashliyah, menegaskan bahwa pengangkatan Plt Ketua Golkar Sumut sepenuhnya merupakan kewenangan DPP Partai Golkar sesuai AD/ART. “Tidak ada ruang intervensi pihak eksternal, termasuk kepala daerah,” katanya dalam pernyataan resminya, Selasa (23/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adheri, yang juga Waketum 1 DPP Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957, menekankan bahwa Golkar adalah partai modern dengan sistem komando jelas, bukan partai personalistik. “Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak memiliki kedudukan struktural maupun yuridis dalam pengambilan keputusan internal partai,” tegasnya.
Menurut Adheri, tuduhan intervensi Bobby Nasution terhadap Golkar Sumut adalah “lemah secara logika dan hukum”. “Jika benar ada intervensi gubernur, itu justru menyalahi prinsip independensi partai politik dan akan mudah dibuktikan—namun faktanya tidak ada, hanya isu mencari sensasi belaka,” ujarnya.
Adheri juga membela Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, sebagai kader senior dan figur ideologis partai. “Ahmad Doli Kurnia Tanjung bukan figur ‘titipan’. Penunjukan figur nasional & netral justru lazim dilakukan oleh DPP untuk pendinginan konflik daerah,” katanya.
Adheri mengkritik logika yang menuduh Bobby Nasution sebagai pemecah Golkar. “Yang memecah adalah konflik internal, bukan figur eksternal. Konflik Golkar Sumut sudah lama, jauh sebelum Bobby menjabat gubernur,” katanya.
Adheri menyimpulkan bahwa tuduhan intervensi Bobby Nasution adalah “bentuk pengalihan isu dari kegagalan konsolidasi internal di Golkar Sumut”. “Golkar tidak diatur oleh gubernur sumut Bobby Nasution, tidak dititipi oleh siapa pun, dan tidak bisa dipecah oleh pihak luar. Fokus pada konsolidasi dan Musda yang demokratis,” pungkasnya.(fdh)
