Home / Berita Nasional / Hukum / Kriminal

Diduga PT RPJ Sewa Sekelompok Preman Bayaran, Serang dan Rampas Hasil Panen Warga Petani Desa Anak Talang

Admin TVB - Penulis

Sabtu, 12 Oktober 2024 - 00:28 WIB

URL berhasil dicopy

Diduga PT RPJ Sewa Sekelompok Preman Bayaran, Serang dan Rampas Hasil Panen Warga Petani Desa Anak Talang

RIAU // Tv berita id

SCROLL TO RESUME CONTENT

PT Runggu Prima Jaya (RPJ) diduga menyewa Sekelompok Preman bersenhata tajam untuk Menyerang dan merampas hasil panen Warga Petani Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Jum’at. (11/10/2024)

Warga yang sudah sangat resah dan dominan berprofesi Petani tersebut, mengalami bentuk Penjajahan gaya baru, ketika Sekelompok Preman yang disewa PT. RPJ merampas dan memanen secara paksa.

Penjajahan Gaya Baru tersebut terjadi di lahan Desa Anak Talang, Sengketa yang sudah berlarut larut tak terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ini semakin memanas.

Padahal Pemerintah Kabupaten Indragiri, tahu bahwa lahan yang dikuasai PT. RPJ tidak memiliki izin dan masih masuk kawasan Hutan Lindung, tapi anehnya Pemerintahan Indragiri Hulu tidak mampu menindak PT. RPJ.

Bukannya membela Rakyatnya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seolah olah membiarkan Rakyatnya ditindas PT. RPJ, yang lebih mengherankan saat Sekelompok Preman yang diduga sewaan PT. RPJ itu menyerang Warga Petani dengan membawa Senjata Tajam, dan tak ada satupun pihak Kepolisian di TKP.

Warga Petani Desa Anak Talang yang kebanyakannya Omak – omak, berhasil menghalangi Sekelopok Preman yang diduga sewaan dari PT. RPJ, hingga terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Masyarakat meminta Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemprov Riau harus dapat menyelesaikan konflik-konflik yang di alami para Petani, Kepolisian Polda Riau untuk dapat memperhatikan para Warga Petani, jangan karena PT. RPJ Perusahan Besar lalu dan dibiarkan menindas Petani, karena jika dibiarkan akan banyak pihak Masyarakat yang bekerja sebagai petani yang menjadi korban.

Warga Petani Desa Anak Talang yang tergabung dalam Kelompok Tani Bakti Mandiri, di ketuai BJ. Sapri bersama Omak-omak mengatakan, “Kami akan tetap memperjuangkan Hak kami sebagai Petani, dan kami berharap Mabes POLRI dapat turun tangan karena ada dugaan pihak Kepolisian Polda Riau melindungi PT. RPJ, karena kami memliliki bukti poto poto Kapolda Riau dengan Petinggi PT. RPJ”, ujar Warga Petani dan Ketua Kelompok Tani Bakti Mandiri yang telah resah.(Red/Tim)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tvberita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Audensi LSM TKN dan DPW APPI Sumut ke Kadis Naker, Dorong Sinergi Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Medan, 22 November 2025 / tv berita. id Ketua Umum LSM Tim Kenziro Kompas Nusantara (TKN) Adiwarman Lubis beserta Wasekjen LSM DPP TKN merangkap Ketua DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Sumut Hardep melakukan audensi bersama Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Ir. Yuliani Siregar, M.AP di kantor Dinas Tenaga Kerja yang terletak di Jalan Asrama No. 143, Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, hari Jumat (21/11/2025). Audensi yang bertujuan menjalin silaturahmi ini juga difokuskan pada upaya sinergi dan kolaborasi untuk mengatasi konflik yang sering terjadi antara pekerja dan pengusaha/perusahaan. Adiwarman Lubis yang didampingi para pengurus LSM TKN menyampaikan dukungan penuh terhadap kinerja Ibu Yuliani Siregar yang baru saja menjabat selama 3 bulan sebagai Kadis Naker, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup Sumatera Utara Selain itu, Adiwarman juga menyampaikan berbagai aspirasi yang diterima LSM TKN dari pekerja yang datang melaporkan kisruh ke kantor mereka di Jalan K.H. M. Yamin. Di antaranya adalah kasus penahanan ijazah oleh perusahaan, pembayaran gaji dan hak-hak karyawan yang tertunda, serta pemaksaan pengunduran diri kepada pekerja yang telah mengabdi selama 13 tahun. Sebagai perwakilan dari organisasi pers dan Wasekjen DPP LSM TKN , Hardep turut menyampaikan kepada Kadis Naker agar penyelesaian sengketa antara karyawan dan perusahaan dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan, serta melakukan pengawasan penuh terhadap penyelesaian melalui mekanisme Tripartit dan Bipartit. Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar peraturan, dan pihak pekerja / karyawan harus mengetahui pemerintah telah merevisi UU tenaga kerja yang lama menjadi UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja yang baru disahkan adalah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengesahkan Perpu yang diterbitkan sebelumnya dan merevisi banyak undang-undang, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja meliputi perubahan terkait outsourcing, pesangon, jam kerja, dan perlindungan bagi pekerja, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi pada November 2024 meminta penyusunan UU Ketenagakerjaan baru dan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Lanjut, Ir. Yuliani Siregar turut antusias menyambut kedatangan kedua delegasi tersebut dan menerima aspirasi yang diberikan sebagai masukkan dalam memperjuangkan hak-hak karyawan secara adil. “Dinas Tenaga Kerja Provinsi sedang mengupayakan agar 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan maksimal sesuai dengan teknologi yang berkembang. Selain itu, pihak outsourcing juga diharapkan dapat memenuhi hak-hak normatif karyawan agar tidak ada ketimpangan dalam perselisihan terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara,” ungkapnya. Ia juga berharap seluruh serikat pekerja dapat bersatu dan tidak terpecah belah, sehingga aspirasi yang sampai ke Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja dapat diserap dengan baik dan dijalankan sesuai keinginan serikat dan karyawan. Acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari Adiwarman Lubis selaku Ketua Umum LSM TKN kepada Kadis Naker, serta sesi foto bersama seluruh peserta audensi. Disela sela sela sesi foto bersama Adiwarman lubis menyampaikan karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan hak nya silahkan datang ke kantor TKN Kompas Nusantara jln ahM yamin no 202 deoan rs pringadi medan kita siap bantu . ( HD)

Berita ini 81 kali dibaca

Berita Terbaru

Berita daerah

” Atap rumah sebagai tempat tidur , pemerintah hanya asik pencitraan” Kekesalan warga Medan dan Deli Serdang setelah banjir , peringatan BMKG tidak di hargai .